Pemblokiran Sertipikat Tanah

 LAWYER/ ADVOKAT

kantor Pengacara medan Indonesia Solicitor - Law Firm - Pengacara Jakarta 

 

  J. PANGGABEAN, SH & PARTNERS

  Jl. Jend. Sudirman No. 86 Duri-Riau

  hp. 082167423030

email : jospanggabean@yahoo.co.id

KONSULTASI HUKUM   Oleh : J. PANGGABEAN

Hp : 082167423030 E-mail : jospanggabean@yahoo.co.id

Silahkan konsultasi masalah hukum melalui Email : jospanggabean@yahoo.co.id  atau telephon  ke 082167423030.

Syarat-syarat Untuk Pemblokiran Sertipikat Tanah

Setelah kemarin kita pernah membahas Permasalahan Waris, Kelembagaan Pertanahan Nasional kali ini kita akan membahas permasalaha proses pembukaan blokir sertipikat, penulisan ini saya bahas karena timbul karena ada kasus dimana seorang suami isteri yang telah lama menikah dan kemudian karena ada sesuatu permasalahan maka pasangan tersebut cerai namun belum sempat cerai diputuskan, isteri pasangan ini kabur dengan membawa seluruh akta tanah yang dimiliki sang suami, dari kasus tersebut timbul beberapa pertanyaan :

Apakah surat tanah / Sertipikat yang dibawa kabur tersebut dapat dimohonkan proses  blokirnya?

Atas dasar apa sertifikat tanah dapat diblokir ?

Dalam sebuah Pemblokiran sebuah surat tanah ada beberapa proses yang harus dilalui oleh pihak-pihak yang ingin melakukan pemblokiran, secara garis besar proses ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Anda harus membuat surat permohonan pemblokiran sertifikat ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat;
2. Dalam surat permohonan tersebut, Anda harus menyebutkan alasan-alasan pemblokiran, baik itu adanya penipuan, pemalsuan, telah terjadi perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan wanptestasi. Alangkah baiknya tegaskan dalam bentuk laporan polisi apabila alasan pengajuan kerena adanya tindak pidana;
3. Dokumen terkait bukti-bukti saat mengajukan blokir sertifikat harus dilampirkan. Hal ini sebagai pertimbangan kantor pertanahan untuk segera memenuhi permintaan Anda terkait blokir sertifikat tersebut.

ada beberapa point yang terlebih dahulu harus kita pahami sebelum mengajukan proses pemblokiran tersebut.
Point Pertama, yang berhak memblokir adalah pengadilan dan BPN
jadi kalau ada gugatan ke pengadilan, pengadilan bisa meminta BPN untuk memblokir aset bapak, tapi tanpa ada gugatan atau permintaan hal itu tidak dapat dilakukan, sekalipun sertifikat atas nama kita sendiri.
Point Kedua, Kepemilikan sah Sertipikat tanah, mengacu pada nama pemilik hal di SHM dan di sertipikat induk. seandainya berbeda dengan nama di Sertipikat induk, kepemilikan akan mengacu pada akta jual beli.
dalam sesorang yang membawa kabur semua sertifikat dan akta jual belinya.
maka tidak bisa begitu saja memblokir, karena seandainya si pelaku nekat untuk mengurusnya di BPN, di butuhkan setidaknya KTP dan Tanda Tangan Pemilik.
meskipun begitu, alangkah baiknya jika kita menghubungi Kantor Pertanahan  di kota tempat surat tanah tersebut di terbitkan.
Point Ketiga, Bisa juga diajukan karena adanya hubungan hutang piutang dengan jaminan sertifikat tersebut, dimana blokir ini digunakan melindungi kedua belah pihak.